Riyadh - Belum juga pagi menjelang. Tepat pukul satu dini hari, telepon saya berdering. “Bang, pagi jam berapa nyamperin?” suara Ade Suryana di seberang. Ia mengingatkan agar saya datang menjemputnya lebih awal. Kami sudah sepakat, pukul enam harus tiba di lokasi acara Sambut Mahasiswa Baru Universitas Terbuka (SAMABA) yang digelar HIMA Riyadh. Bertempat di Sekolah Indonesia Riyadh (SIR). Ada gladi bersih yang belum sempat kami lakukan karena kesibukan masing-masing. Begitulah hidup sebagai pekerja migran — menyamakan waktu saja sering kali butuh perjuangan.

Usai salat Subuh, saya mandi cepat — sesuatu yang jarang saya lakukan — lalu berangkat menjemput Ade. Jalanan Riyadh di hari Jumat terasa lengang. Kota seakan berhenti sejenak. Tapi di balik kesunyian itu, ada semacam kehangatan yang sulit dijelaskan: semangat belajar yang tumbuh di antara keterbatasan.

Bagi kami, SAMABA bukan sekadar acara seremonial. Ia semacam penanda bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan pekerja migran, masih ada ruang untuk belajar, berpikir, dan bermimpi. Di titik inilah pendidikan tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan kebutuhan — cara untuk bertahan dan menemukan kembali makna diri di tengah laju sains dan teknologi yang tak pernah berhenti. Dunia berubah terlalu cepat. Kita, suka atau tidak, dipaksa oleh zaman untuk ikut menari di tengah kekacauan yang kadang tak kita mengerti.

HIMA Riyadh adalah satu dari sedikit komunitas di Arab Saudi yang masih percaya pada kekuatan pendidikan formal. Di bawah naungan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, ada sekitar enam puluh komunitas dan paguyuban yang tersebar di berbagai kota di Arab Saudi dengan beragam kegiatan. Tapi HIMA memilih fokus pada hal yang paling mendasar: belajar. Bukan hanya dalam arti akademik, tapi juga dalam makna yang lebih luas — belajar untuk memahami perubahan dan kebutuhan industri tenaga kerja yang terus bergerak, memperbaiki diri, dan menajamkan keterampilan yang sering kali tumbuh dari pengalaman, bukan dari kelas.

Acara Sambut Mahasiswa Baru (SAMABA) adalah agenda tahunan yang murni diinisiasi oleh HIMA Riyadh. Tahun ini, tanggung jawab pelaksanaannya dipercayakan kepada Jenal Abidin, S.S., mahasiswa Ilmu Hukum. Tujuannya sederhana: memperkenalkan, membekali, dan menautkan para mahasiswa baru dengan para senior yang lebih dulu menapaki jalan panjang perkuliahan jarak jauh. Sekilas, belajar di Universitas Terbuka tampak mudah. Tapi siapa pun yang sudah menjalani tahu, bahwa yang “terbuka” justru adalah tantangannya. Karena itu, HIMA Riyadh hadir untuk memastikan semangat belajar tidak mudah goyah oleh kerasnya ritme pekerjaan dan kehidupan di rantau.

Tahun ajaran 2025/2026 ini, hubungan antara mahasiswa dan kampus induk terasa seperti sedang diuji. Banyak yang merasa Universitas Terbuka—yang seharusnya menjadi ruang belajar paling fleksibel—justru mulai kehilangan keluwesannya. Sejak pergantian rektor, perubahan besar terjadi. Kurikulum direvisi secara mendasar: ada penambahan mata kuliah, penyesuaian nama, hingga perubahan nomenklatur. Di atas kertas, semua tampak seperti upaya pembaruan. Tapi di lapangan, kebijakan yang datang tiba-tiba dan minim sosialisasi membuat mahasiswa kebingungan.

Yang paling terasa adalah soal waktu. Deadline tugas dan diskusi kini semakin ketat, ruang jeda semakin sempit. Alih-alih memberi keleluasaan dan rasa “merdeka belajar,” banyak mahasiswa justru merasa semakin terikat oleh sistem. Dan bagi mereka yang juga bekerja penuh waktu, perubahan ini bukan sekadar soal teknis akademik—tapi soal keseimbangan hidup.

Polemik antara mahasiswa dan kebijakan kampus bukan hal baru. Di banyak universitas di dunia, dinamika seperti ini adalah bagian dari proses normal — semacam mekanisme check and balance dalam kehidupan akademik. Idealnya, kebijakan lahir dari bawah ke atas, dari ruang dialog, bukan sekadar keputusan top-down yang turun tanpa konteks. Tapi tulisan ini tidak hendak membahas lebih jauh soal polemik itu. Ada hal lain yang lebih menarik untuk direnungkan: bagaimana para pekerja migran di negeri orang tetap memilih belajar, meski sistemnya kadang terasa tidak berpihak.

Ket: Foto dokumentasi HIMA Riyadh: Kegiatan Sambut Mahasiswa Baru Uni (Foto: Japri)

Mereka bekerja dan berkuliah

SAMABA kali ini terasa istimewa. Bukan semata karena antusiasme para mahasiswa baru, tetapi juga karena kehadiran para pejabat dari KBRI Riyadh yang memberi warna tersendiri pada acara ini. PF Pensosbud, Drs. Mahendara, M.A., hadir mewakili Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Turut hadir pula Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhammad Irfan Helmy, Lc., M.Sc., yang mewakili Kementerian Pendidikan, serta Kepala Sekolah Indonesia Riyadh (SIR), Nono Purnomo, S.Pd., M.Pd. Kehadiran mereka bukan sekadar seremoni. Di tengah kesibukan diplomasi dan tugas negara, mereka meluangkan waktu untuk menyapa para mahasiswa pekerja migran — orang-orang yang bekerja di siang hari dan belajar di malam hari. Ada makna yang lebih dalam di situ: pengakuan bahwa pendidikan tidak lagi mengenal batas ruang, waktu, ataupun status sosial.

Dalam sambutannya, Ketua HIMA Riyadh, Gugun Gunawan, S.Ag., menyinggung kembali sejarah berdirinya organisasi ini. HIMA Riyadh lahir pada tahun 2016 atas prakarsa Pujo Hariyono dan rekan-rekannya. Pujo, seorang site manager di PT Waskita Karya (Persero) Tbk — salah satu BUMN yang kala itu tengah mengerjakan sejumlah proyek di Arab Saudi — menjadi ketua pertama hingga tahun 2018. Kepemimpinan kemudian berlanjut kepada Zaenal Abidin, seorang pekerja formal, pada periode 2018–2019, dilanjutkan oleh Anton K. Ferdiansah, seorang family driver, yang memimpin hingga tahun 2022. Setelah itu, tongkat estafet berpindah ke Gugun Gunawan, staf KBRI Riyadh, yang memimpin sejak 2022 hingga kini.

Dari site manager hingga sopir keluarga, dari pekerja formal hingga staf kedutaan, sejarah kepemimpinan HIMA Riyadh menggambarkan satu hal yang sederhana tapi kuat: bahwa pengetahuan bisa tumbuh di mana saja, dan siapa pun berhak memimpin ketika niatnya adalah belajar dan berbagi.

Walau demikian, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Mengapa di tengah geliat aktivitas HIMA Riyadh yang begitu dinamis, jumlah pekerja migran yang menjadi mahasiswa UT masih sangat kecil? Padahal, dari sisi kegiatan, HIMA termasuk salah satu organisasi paling hidup di Riyadh. Mereka aktif menggelar seminar tentang isu-isu pekerja migran, literasi keuangan, hingga sosialisasi UT di berbagai acara, sering kali berkolaborasi dengan komunitas pegiat PMI lain. Namun, dari semua upaya itu, hasilnya belum sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan. Data menunjukkan hanya 266 mahasiswa UT di seluruh Arab Saudi, sementara jumlah PMI mencapai sekitar 361.009 orang menurut Jawazat. Artinya, hanya 0,074 persen dari total pekerja migran yang menjadi mahasiswa.

Angka ini bisa jadi lebih kecil jika kita merujuk pada estimasi Pak Mahendra, PF Pensosbud KBRI Riyadh, yang menyebut jumlah WNI di Arab Saudi sebenarnya mungkin dua kali lipat dari data resmi. Jika benar demikian, proporsinya menyusut menjadi sekitar 0,037 persen. 

Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang juga menjadi basis mahasiswa UT, gambaran yang muncul cukup menarik. Di Jepang, misalnya, Universitas Terbuka sudah menjadi pilihan yang relatif populer di kalangan WNI. Data menunjukkan jumlah mahasiswa UT di Jepang mencapai sekitar 3.283 orang, sementara jumlah WNI berdasarkan data Kemenlu 2023 berada di kisaran 65.000–70.000 orang. Artinya, antara 4,7% hingga 5% dari total WNI di Jepang berkuliah di UT—angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Setelah Jepang, ada Malaysia dengan 1.364 mahasiswa dari sekitar 1,2 juta WNI, setara dengan 0,11%. Lalu Taiwan, dengan sekitar 600 mahasiswa dari 250.000–300.000 WNI atau sekitar 0,2–0,24%. Di Korea Selatan tercatat 486 mahasiswa dari 55.000 WNI, sekitar 0,88%, dan di Hong Kong 298 mahasiswa dari 150.000 WNI, setara 0,2%. Secara keseluruhan, mahasiswa UT tersebar di 57 negara, dengan Jepang menempati posisi teratas dalam jumlah partisipasi.

Namun, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa rendahnya angka di Arab Saudi semata karena kurangnya sosialisasi. Ada faktor struktural yang lebih dalam. Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP (sekitar 56%), disusul lulusan SMA (34,62%), dan hanya 8,44% yang berpendidikan diploma atau universitas. Padahal, untuk mendaftar di perguruan tinggi seperti UT, minimal dibutuhkan ijazah SMA atau sederajat. Memang, ada jalur alternatif melalui program penyetaraan Paket C, tetapi tidak semua pekerja migran memiliki akses, waktu, atau dorongan untuk menempuhnya.

Artinya, tantangan utama bukan pada minat belajar yang rendah, melainkan pada aksesibilitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan tinggi bagi sebagian besar pekerja migran masih menjadi “kemewahan” yang bertabrakan dengan realitas kerja, tekanan ekonomi, dan keterbatasan waktu. Di sinilah peran lembaga seperti UT dan HIMA menjadi penting — bukan sekadar mengampanyekan pentingnya kuliah, tetapi membangun ekosistem belajar yang realistis, lentur terhadap kondisi lapangan, dan memanusiakan keterbatasan sebagai bagian dari strategi pendidikan.

Peran organisasi kemahasiswaan seperti HIMA jelas tidak bisa diremehkan. Dalam konteks pendidikan tinggi jarak jauh yang berbasis digital, keberadaan mereka justru semakin relevan dan strategis. HIMA berfungsi bukan hanya sebagai wadah silaturahmi antar-mahasiswa, tetapi juga sebagai agen difusi gagasan—menyuarakan pentingnya pendidikan terbuka di tengah realitas kerja migran yang keras dan penuh keterbatasan waktu. Dalam banyak hal, organisasi seperti ini menjadi semacam jembatan sosial yang menghubungkan cita-cita akademik dengan kenyataan hidup di lapangan.

Tidak kurang dari sepuluh organisasi kemahasiswaan UT luar negeri (UTLLN) kini tumbuh dan berperan aktif di berbagai negara. Sebut saja PERMA UTLLN Jepang, UTT-Peduli Taiwan, HIMMAS Taiwan, PERMA UTHK Hong Kong, hingga UTERS Dancer Taiwan. Menariknya, semua organisasi ini lahir dan berkembang secara organik—dibangun oleh inisiatif mahasiswa sendiri, tanpa banyak campur tangan langsung dari kampus induknya. Ini menandakan adanya semangat kemandirian dan rasa memiliki yang kuat di kalangan mahasiswa UT luar negeri.

Kalau dipikir-pikir, fenomena ini mirip dengan apa yang pernah disebut oleh Muhammad Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan di era Presiden SBY, sebagai self-organizing system dalam ekonomi. Ketika sebuah kelompok sosial menemukan nilai dan kebutuhan yang sama, mereka akan berorganisasi secara alamiah tanpa harus menunggu regulasi formal. HIMA dan organisasi-organisasi sejenis adalah manifestasi dari mekanisme sosial semacam itu — sebuah respon kolektif terhadap kebutuhan akan dukungan moral, akademik, dan eksistensial di tengah ruang hidup yang serba jauh dari kampus fisik.

Saya meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan, seiring pesatnya perkembangan sains dan teknologi, Universitas Terbuka tidak lagi sekadar menjadi pilihan alternatif, tetapi akan bertransformasi menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam menentukan perguruan tinggi. Dunia sedang bergerak menuju model pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, dan berbasis data. Orang tidak lagi menilai pendidikan dari seberapa megah gedung kampusnya, tetapi dari seberapa relevan pengetahuannya terhadap perubahan zaman. Dalam konteks itu, Universitas Terbuka punya keunggulan struktural — ia sudah lama hidup di dunia yang kini baru dipelajari oleh banyak kampus lain: dunia digital, jarak jauh, dan lintas batas.

UT dalam Angka: Potret Pendidikan yang Merangkul Perubahan

Universitas Terbuka (UT) adalah eksperimen sosial terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan 768.248 mahasiswa aktif pada semester ganjil 2025 — data yang diambil secara dinamis pada 30 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB — UT bukan sekadar kampus, melainkan ekosistem pembelajaran massal yang tersebar di 57 negara dan seluruh provinsi di Indonesia. Di balik angka ini, tersimpan cerita tentang bagaimana teknologi, kebutuhan sosial, dan ketimpangan akses pendidikan saling bertemu dan bernegosiasi dalam satu ruang yang disebut “kelas virtual.”

Dari segi demografi, potret mahasiswa UT menggambarkan wajah baru pendidikan tinggi Indonesia: lebih inklusif dan lebih feminim. Sebanyak 492.826 mahasiswa (64,15%) adalah perempuan, sementara laki-laki berjumlah 275.422 (35,85%). Ini sejalan dengan tren global, di mana perempuan semakin banyak mengambil peran dalam pendidikan tinggi. Sementara dari sisi usia, 60% mahasiswa UT berada di bawah 25 tahun, diikuti kelompok usia produktif 25–29 tahun sebanyak 20%, dan sisanya tersebar di atas 30 tahun. Artinya, UT tidak lagi identik dengan “kampusnya pekerja paruh baya”, tapi juga telah menjadi pilihan generasi muda yang ingin kuliah tanpa harus meninggalkan ruang hidupnya — baik itu pekerjaan, keluarga, atau bahkan negara tempat mereka bekerja.

Dari sisi profesi, UT menampilkan wajah sosial yang majemuk. Ada pekerja swasta (27%), ASN (6%), guru (13%), wiraswasta (6%), anggota TNI/Polri (sekitar 4%), hingga mahasiswa penuh waktu yang “belum bekerja” sekitar 20%. Ini bukan sekadar statistik, tapi menunjukkan bahwa UT telah menjadi ruang transisi sosial bagi mereka yang ingin memperbaiki mobilitas hidup tanpa kehilangan pijakan ekonomi. Pendidikan, dalam konteks UT, menjadi investasi yang tidak mengharuskan seseorang berhenti bekerja — sesuatu yang mungkin hanya bisa ditawarkan oleh sistem pendidikan terbuka.

Secara akademik, peta minat mahasiswa juga menarik. Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik (FHISIP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menempati dua urutan teratas dengan total lebih dari 450 ribu mahasiswa, atau hampir dua pertiga dari keseluruhan populasi UT. Minat besar pada bidang-bidang sosial ini dapat dibaca sebagai cermin aspirasi kelas menengah Indonesia, yang melihat pendidikan bukan semata sarana intelektual, tetapi juga tangga ekonomi untuk memperbaiki nasib. Fakultas Sains dan Teknologi, dengan hanya 0,64% dari total mahasiswa, justru menunjukkan bahwa industrialisasi digital belum sepenuhnya berkelindan dengan pola pikir akademik masyarakat kita.

Secara geografis, dominasi mahasiswa UT di Pulau Jawa (lebih dari 394 ribu orang) mungkin sudah bisa diduga. Tapi justru yang menarik adalah penyebaran di wilayah timur: Papua (10.519 mahasiswa) dan Maluku (7.158) — angka yang mungkin kecil dalam skala nasional, tapi besar dalam konteks akses pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di luar negeri, UT hadir di 50 negara. Jepang menempati urutan pertama dengan 3.283 mahasiswa, disusul Malaysia (1.364), Taiwan (600), Korea Selatan (486), dan Arab Saudi (266). Ini menunjukkan bahwa ide tentang pendidikan jarak jauh Indonesia kini sudah lintas batas, menjadi jembatan antara diaspora dan tanah air.

Jika dilihat sekilas, semua ini mungkin hanya data. Tapi seperti halnya dalam ekonomi, angka tidak pernah berdiri sendiri — ia selalu menyimpan struktur sosial di belakangnya. Jumlah mahasiswa UT yang hampir menyentuh 800 ribu orang adalah refleksi dari ketimpangan akses dan aspirasi mobilitas sosial yang belum selesai. Di negara dengan jutaan pekerja informal dan migran, UT hadir bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai alat redistribusi kesempatan. Ia memberi ruang bagi mereka yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem pendidikan konvensional: pekerja migran, ibu rumah tangga, buruh pabrik, bahkan sopir taksi daring yang belajar di sela waktu menunggu penumpang.

Mungkin di sinilah relevansi terbesar UT hari ini. Di tengah derasnya perubahan industri dan teknologi, UT menjadi bukti bahwa inovasi sosial tidak selalu lahir dari teknologi canggih, tetapi dari keberanian membuka akses. Sebuah bentuk demokrasi pendidikan — tenang, tapi mengubah struktur sosial secara perlahan.

Saya meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, Universitas Terbuka tidak lagi hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi akan bertransformasi menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Perubahan cara belajar di era digital—yang menekankan fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi—mendukung model pendidikan terbuka dan jarak jauh. Di tengah dinamika global yang menuntut kemampuan adaptasi dan pembelajaran seumur hidup, sistem seperti UT justru menawarkan solusi paling relevan: belajar tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, tetapi ditentukan oleh kemauan individu untuk terus berkembang.

Sebagaimana yang sering disinggung oleh Chatib Basri dalam konteks ekonomi, “disrupsi teknologi tidak selalu menghancurkan, tetapi sering kali mengoreksi arah.” Demikian pula pendidikan terbuka: ia hadir bukan untuk menggantikan universitas konvensional, tetapi untuk memperluas makna pendidikan itu sendiri—bahwa belajar bukan milik mereka yang bisa hadir di kampus setiap hari, melainkan milik siapa pun yang punya tekad untuk memahami dunia dan memperbaikinya.

Bersambung……….